Tupoksi Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang

Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis di bidang tata ruang dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota.

Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

     
  1. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang, dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota;
  2.  
  3. pengkajian bahan rencana dan program kerja di bidang tata ruang, dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota;
  4.  
  5. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang tata ruang, dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota;
  6.  
  7. pengendalian administrasi dan teknis di bidang tata ruang, dan lingkungan hidup, infrastruktur wilayah dan kota.

Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:

     
  1. Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  2.  
  3. Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Kota.

Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan, rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

     
  1. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana dan program kerja subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
  2.  
  3. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan, rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Infrastruktur Wilayah dan Kota.

Subbidang Infrastruktur Wilayah dan Kota mempunyai fungsi:

     
  1. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana dan program kerja subbidang Infrastruktur Wilayah dan Kota;
  2.  
  3. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif subbagian Infrastruktur Wilayah dan Kota.

Pelaksana